Riwayat Panjang Swastanisasi Air di Jakarta

Uncategorised

cerita sex Direktur Utama PDAM Jaya, Erlan Hidayat mengatakan swastanisasi pengolahan air bersih di Jakarta dilakukan oleh pemerintah pusat dan sudah berlangsung sejak 1997.

Sebelum adanya perjanjian kerja sama (PKS) dengan swasta, pemerintah pusat harus membangun beberapa infrastruktur pengolahan air bersih.

Seperti pada tahun 1953-1963, dibangun Instalansi Pengolahan Air (IPA) Pejompongan I dan IPA II, dengan masing-masing berkapasitas air bersih 2.000 liter per detik (lpd) dan 3.000 lpd.

Kemudian pada 1977, PAM Jaya disahkan melalui Perda No. 3 tahun 1977 tanggal 30 April. Kemudian dilakukan peningkatan kapasitas produksi PAM Jaya dengan mengoperasikan lima mini plat dengan kapasitan 280 lpd dan IPA Pulogadung dengan kapasitas 4.000 lpd. Juga dilakukan peningkatan kapasitas IPA Pejomponan II menjadi 3.600 lpd.

Lalu pada tahun 1996, dilakukan pengoperasian IPA Buaran secara penuh dengan kapasitan 5.000 lpd.

Selanjutnya, pada 6 Juni 1997, dilakukan penandatanganan PKS PAM Jaya dengan dua mitra swasta, yaitu Palyja dan Aetra.

“Untuk membangun semua itu, dibutuhkan investasi. Nah saat itu, kita punya utang kepada pemerintah pusat pada tahun 1997 sebesar Rp 2,3 triliun karena membangun infrastruktur tersebut. Dulu kan jumlah tersebut besar banget,” kata Erlan , Rabu (11/10). cerita sex

Uutang itu telah dilunasi oleh dua operator, masing-masing harus melunasi hutang sebesar Rp 1,146 triliun sampai 13 Desember 2015.

“Jadi swasta telah melunasi utang kita kepada pemerintah psuat,” ujarnya.

Saat ia menjabat sebagai Dirut PDAM Jaya pada Juli 2015, satu hal yang ia lakukan adalah membuka akses PDAM Jaya terhadap pendanaan dari swasta. Lalu pada Januari 2016, hal terwujud. PDAM Jaya mendapat tambahan uang dari kedua operator sebesar Rp 40 miliar per tahun. Itu di luar dari biaya operasional yang dibayarkan kedua operator sebesar Rp 330 miliar per tahun.

“PDAM Jaya mendapat dana RP 40 miliar per tahun di luar kewajiban kedua operator menyetor Rp 330 miliar per tahun. Buat apa? Kita gunakan buat menyambung sambungan pipa air bersih ke rusun, Kalijodo, dan sebagainya. Dari situlah dananya. Jadi kalau kerja sama dengan swasta kita harus selincah swasta,” tukasnya.

Karena itu pada tahun 2016, pihaknya melakukan proses restrukturisasi PKS dengan PAM Jaya dan mitra swasta. Keduanya telah setuju, kalau PDAM Jaya akan menghapus hak pengelolaan air di hulu dan hilir dari kedua operator. Apalagi, hanya PDAM Jaya yang bisa meminta izin ke pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk pengambilan air yang berasal dari sungai.

“Kalau operator yang minta air, enggak bakal dilayani. Makanya, mulai tahun depan hak operator hanya sebatas produksi air di water treatment (pengolahan air bersih) dan distribusi ke konsumen. Untuk sektor hulu—hilir yaitu pengambilan air baku dan konsumen kami take over (ambil alih),” jelasnya.

Leave a Reply